Cerita lesehan – Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, kini turut masuk dalam radar untuk Pilkada Jakarta 2024. PSI Jakarta Barat mendorong namanya sebagai salah satu kandidat yang potensial untuk bertarung dalam ajang politik tingkat provinsi tersebut.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengemukakan pandangannya bahwa Erick Thohir sebenarnya lebih tepat dan cocok untuk menjalankan perannya sebagai seorang Menteri ketimbang terlibat langsung dalam Pilkada Jakarta. Menurutnya, Erick adalah seorang profesional yang memiliki kapasitas dan keahlian yang sangat sesuai dengan peran di pemerintahan.
”Baca juga: Keputusan Kaesang Pangarep dalam Pilkada 2024 Tantangan dan Peluang”
“Dari pandangan saya, sosok Erick Thohir sebenarnya lebih cocok untuk tetap fokus sebagai seorang profesional dan menjabat sebagai seorang Menteri. Saya pertanyakan apakah beliau memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin pemerintahan,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/7/2024).
Habiburokhman juga menyoroti bahwa pengalaman Erick Thohir dalam manajemen perusahaan, khususnya di sektor BUMN, telah terbukti sangat kuat dan berhasil. Namun, kemampuan untuk memimpin sebuah pemerintahan dengan tuntutan dan dinamika yang berbeda perlu dievaluasi secara mendalam.
“Jika kita bicara soal eksekutif yang mengurusi pemerintahan, tentu ada pertanyaan mengenai pengalaman Erick dalam konteks ini. Namun, dalam hal manajemen perusahaan, Erick telah lama terlibat dalam aktivitas yang terbukti kinerjanya,” tambahnya.
Selain Erick Thohir, PSI Jakarta Barat juga mengusulkan beberapa nama lain sebagai potensi kandidat untuk Pilkada Jakarta 2024, antara lain Kaesang Pangarep, Deddy Corbuzier, Heru Budi Hartono, Basuki Tjahja Purnama, dan Grace Natalie. Dukungan terhadap berbagai tokoh ini menunjukkan dinamika politik yang semakin beragam dan kompetitif menjelang pelaksanaan pemilihan nanti.
Dengan demikian, pernyataan dari Wakil Ketua Umum Gerindra ini menggambarkan pentingnya pemilihan kandidat yang tepat untuk setiap posisi politik, dengan mempertimbangkan baik kapasitas individu maupun tantangan spesifik yang dihadapi dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat provinsi.
