Cerita lesehan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di bawah kepemimpinan Dirut Ghufron Mukti menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan iuran peserta hingga akhir tahun 2024, meskipun masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada Oktober mendatang. Keputusan ini menyoroti upaya BPJS Kesehatan dalam menjaga stabilitas keuangan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Ghufron Mukti, saat acara peluncuran FRISTA di Jakarta, mengungkapkan bahwa kebijakan tidak menaikkan iuran hingga akhir 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 yang membatasi peninjauan besaran iuran paling lama dua tahun sekali. Meskipun demikian, BPJS Kesehatan tetap mempersiapkan sejumlah rencana penyesuaian yang mungkin dilakukan di masa pemerintahan yang akan datang, termasuk era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ghufron menekankan pentingnya melibatkan semua pihak terkait dalam diskusi mengenai kenaikan iuran. Langkah ini diambil untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan agar tetap sehat tanpa terkena defisit yang berpotensi merugikan peserta. “Kenaikan iuran ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan kami berupaya untuk melakukan penyesuaian yang rasional dan efisien,” ujarnya.
Meskipun BPJS Kesehatan memiliki dana yang mencukupi. Penggunaannya tetap terbatas dan harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan serta pihak terkait lainnya. Ghufron menjelaskan bahwa strategi operasional mereka mengutamakan efisiensi sumber daya yang tersedia. Termasuk dalam hal sosialisasi yang dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya internal.
Dalam menghadapi potensi defisit, BPJS Kesehatan sedang mengembangkan berbagai strategi. Mulai dari pengurangan biaya operasional hingga penyesuaian tarif yang terukur. Semua langkah ini diambil untuk memastikan kelangsungan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh peserta.
Komitmen BPJS Kesehatan untuk tidak menaikkan iuran hingga akhir 2024 mencerminkan keseriusan mereka dalam menjaga stabilitas keuangan dan memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang transparan dan melibatkan berbagai pihak. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi semua peserta dan mengamankan masa depan sistem jaminan kesehatan nasional.
